MUSYAWARAH NAGARI KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS (KPP) PAMAKO

 Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Nagari Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP). Agenda Musyawarah Nagari Kawasan Perdesaan Prioritas adalah menyepakati bahwasanya nagari Parik Panjang ikut bergabung dengan Kawasan Perdesaan Prioritas Pamako yang sebelumnya nagari Parik Panjang belum tergabung di tahun 2019/2020 saat pembentukan Kawasan Perdesaan Pamako. Kemudian membentuk Badan Kerjasama Nagari (BKN) Kawasan Perdesaan Prioritas Pamako dan memilih satu perwakilan untuk dipilih sebagai Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kawasan Perdesaan Prioritas Pamako, juga menyepakati besaran penyertaan modal nagari Parik Panjang untuk Kawasan Perdesaan Prioritas Pamako yang disepakati sebesar Rp. 20 juta rupiah. Juga memilih utusan calon pengurus Bumnag Bersama Pamako.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Musna Pertanggungjawaban Bumnag

Gambar
  Musna Pertanggungjawaban Bumnag April 01, 2026 Selasa, 31 Maret 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Laporan pertanggungjawaban Bumnag Batang Tiku Nagari Durian Kapeh Darusallam periode TA 2025, sesuai PP11 tahun 2021 pelaksana operasional wajib membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah nagari dan masyarakat, dimana laporan itu sebagai bentuk transparasi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan Bumnag. Dalam kegiatan musna tersebut, direktur menyampaikan laporan berupa, Neraca, Laporan laba rugi, laporan arus kas serta perubahan ekuitas. Dan direktur juga menyampaikan kendala dan tantangan yang dihadap selama tahun 2025 serta rencana strategis tahun anggaran 2026.
Baca selengkapnya